UN “dibutuhkan” untuk Kemajuan Pendidikan Nasional

Jakarta - Pro dan kontra terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA), yang meminta kepada pemerintah untuk tidak memakai lagi ujian nasional (UN) terus bergulir. Koalisi Pelajar Indonesia (KPI) yang terdiri dari Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan gabungan OSIS Sekolah dan Madrasah tetap “mendukung dilaksanakannya Ujian Nasional (UN)”.
“KPI mendesak kepada pemerintah agar fokus pada peningkatan mutu pendidikan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan mutu SDM tenaga pendidik, infrastruktur, dan sistem evaluasi demi kemajuan pendidikan nasional,” kata Ahmad Syauqi, ketua umum IPNU.
“Mengingat persiapan UN 2010 sudah berjalan maka jalan tengahnya UN 2010 tetap dilaksanakan sesuai jadwalnya, dan kami mendesak agar UN ini tidak sebagai satu-satunya penentu kelulusan, tetapi hanya sebagai instrument mutu pendidikan dan standarisasi pendidikan di negeri ini” ujar Ahmad Syauqi saat di temui di sekretariat PP. IPNU.
Ahmad Syauqi menambahkan, sebaiknya pemerintah perlu memfokuskan diri pada upaya perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan SDM tenaga pendidik, selama gedung-gedung dan fasilitasnya belum mengalami perbaikan, maka tidak bisa diharapkan sebuah hasil evaluasi standar. “Karena standar nasional pendidikan mensyaratkan adanya standar isi, proses, kualitas pendidik, sarana, pengelolaan dan pembiayaan sebelum akhirnya berbicara standar penilaian (evaluasi)” , ucapnya.
“UN tetap dilaksanakan tapi kami sepakat kalau hal itu hanya sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dan jangan dijadikan patokan Kelulusan. Tahap akhir dari suatu proses, termasuk proses pendidikan harus ada evaluasi. Hal tersebut penting untuk mengetahui kualitas pendidikan” ditambahkan Margareth ketua umum PP. IPPNU.
Kendati pun PP. IPNU dan PP. IPPNU mendukung tetap dilaksanakannya UN, tetap berharap kepada pemerintah membuka pintu dialog untuk menyamakan persepsi terhadap urgensi UN dan berharap kepada semua pihak baik pemerintah, masyarakat, LSM-LSM pendidikan, ormas-ormas mengapresiasi dan menghormati putusan MA terkait UN yang diputuskan bukan sebagai salah satunya alat penentu kelulusan peserta didik.

Khairul Anam
Sekjend PP IPNU